Tugas Bahasa Indonesia

Kelompok   1

Nama :

1.       Arie Septian (21210040)

2.       Ferry Maihami (22210755)

3.       Rifqa Sari Adly (25210937)

Tugas Bahasa Indonesia

Temukan padanan kata dalam Bahasa Indonesia pada contoh berikut. Selanjutnya pilih 5 kata dari 25 kata yang tersedia dan buat contoh kata buat dalam bentuk kalimat efektif (tepat secara gramatikal Bahasa Indonesia).
1. Abnormal perfomanca index
2. Adjustment
3. Adjusted price
4. Administrative expenses
5. Advance payment
6. Audit working paper
7. Automatic premium loan
8. Bank line
9. Blanket expense policy
10. Capital adequacy ratio (CAR)
11. Cash disbursement
12. Certified public accountant
13. Checking account
14. Collective rights of stockholders
15. Competitive bid
16. Completion bond
17. Conditional sale floater (insurance)
18. Consumer debenture
19. Continuous budget
20. Cost forecasting
21. Cost of goods sold
22. Economic entity
23. Economic class
24. Financial intermediary
25. Financial reporting

Kata-kata yang kami pilih adalah sbb:

1.       Adjustment

Perusahaan dagang biasanya akan melakukan adjustment terhadap persediaan barang yang tertera pada pembukuan perusahaan dengan jumlah persediaan yang sesungguhnya berada di gudang.

2.       Financial Intermediary

Tugas bank yang utama adalah sebagai Financial Intermediary, yakni sebagai perantara keuangan antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

3.       Cost of Good Sold

Salah satu metode dalam mencari laba kotor perusahaan dagang adalah dengan menggunakan metode Cost of Good Sold, yakni dengan mengurangi besaran penjualan perusahaan dengan harga pokok penjualan barang di perusahaan tersebut.

4.       Administrative expenses

Salah satu pendapatan bank yang paling besar adalah dari Administrative expenses yang dibebankan terhadap nasabah.

5.       Cash disbursement

Salah satu tolak ukur dalam penilaian suatu perusahaan yang baik adalah dengan melihat apakah Cash disbursement perusahaan tersebut sudah efisien.

Tugas Bahasa Indonesia 2

Kelompok 1 3EB09

-          Arie Septian (21210040)

-          Ferry Maihmi (22210755)

-          Rifqa Sari Adly (25210937)

Tugas 2 Bahasa Indonesia 2#

Judul Buku   : Sistem Informasi Akuntansi

Pengarang    : George H. Bodnar, William S. Hopwood

Penerbit        : Salemba Empat

Tujuan kelompok kami  meninjau buku tersebut, yakni:

1.       Buku tersebut memiliki kelebihan dalam penyampaian materi yang terdapat dalam buku tersebut.

2.       Buku ini merupakan pedoman dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi mulai dari semester ini sampai dengan 2 semester ke depan.

3.       Memperkenalkan mahasiswa kepada Sistem Informasi Akuntansi dari pengenalan, pemrosesan, hingga aplikasi-aplikasi siklus akuntansi.

4.       Memperkenalkan mahasiswa pada struktur organisasional fungsi sistem informasi dalam organisasi.

Tujuan Penulis menyusun buku tersebut, adalah:

-          Membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan informasi tentang Sistem Informasi Akuntansi yang relevan.

Rangkuman

                Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumberdaya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambilan keputusan. SIA mewujudkan perubahan ini apakah secara manual atau terkomputerisasi.

                Istilah sistem informasi menganjurkan penggunaan teknologi komputer dala organisasi untuk menyajikan informasi kepada pemakai. Sistem informasi “berbasis komputer” merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Berikut beberapa jenis sistem informasi berbasis informasi:

1.       Pengolahan Data. Pengolahan data elektronik – electronic data processing (EDP) adalah pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan pengolahan data transaksi-transaksi dalam suatu organisasi. EDP adalah aplikasi sistem informasi akuntansi paling dasar dalam setiap organisasi.

2.       Sistem Informasi Manajemen – Management Information System (MIS) menguraikan penggunaan teknologi komputer untuk menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan para manajer.

3.       Sistem Pendukung Keputusan – Decision Support System (DSS). Dalam Sistem pendukung keputusan, data diproses ke dalam format pengambilan keputusan bagi kepentingan pemakai akhir. DSS mensyaratkan penggunaan model-model keputusan dan basis data khusus, dan benar-benar terpisah dari sistem pengolahan data.

Fungsi sistem informasi adalah bertanggung jawab atas pemrosesan data. Struktur dan lokasi organisasional dari suatu departemen sistem informasi yang besar dengan fungsi organisasinyatelah dibahas dan fungsi-fungsi yang umumnya terdapat di dalamnya sudah dijelaskan. Filosofi perancangan sistem berorientasi-pemakai akan mendukung pe rkembangan pe rilaku dan pendekatan pengembangan sistemnya akan sangat mempertimbangkan konteks organisasional.

Kesimpulan

Menurut kelompok kami, buku tersebut baik untuk dibaca sebagai awal dalam pemahaman Sistem Informasi Akuntansi. Meskipun merupakan buku edisi Indonesia, buku ini sangat menyenangkan untuk dibaca dan untuk dipahami oleh para mahasiswa akuntansi, maupun orang awam sekalipun karena bahasa yang digunakan mudah dimengerti dan tidak membosankan. Dalam buku tersebut juga dilengkapi dengan ilustrasi, gambar, dan bahan diskusi sehingga dapat lebih memperdalam pemahaman tentang Sistem Informasi Akuntansi. Manfaat terpenting dalam buku ini adalah membuka sebuah awal pemahaman tentang Sistem Informasi Akuntansi.

Bahasa Indonesia 2

Tugas Bahasa Indonesia 2 (Tugas I)
Buat kelompok kerja (terdiri atas 3 mahasiswa)

Kelompok:

Arie Septian (21210040)

Ferry Maihami (22210755)

Rifqa Sari Adly (25210937)

Tugas yang harus dikerjakan dan diuplod pada blog masing-masing dalam minggu ini. Batas akhir pengumpulan hari Jum’at malam 19 Oktober 2012.
Terdapat 2 soal yang harus diselesaikan. 
(1) Beri komentar tentang artikel berikut ini:
Pemasaran adalah merupakan salah satu kegiatan utama dalam bidang perekonomian, disamping kegiatan produksi dan konsumsi. Konsumsi baru bias terlaksana setelah adanya kegiatan produksi dan pemasaran. Dengan kata lain, produksi dan pemasaran dapat membantu terlaksananya tujuan konsumsi. Pemasaran jika kita lihat berada diantara produksi dan konsumsi, yang berarti bahwa pemasaran menjadi penghubung antara dua faktor tersebut. Dalam kondisi perekonomian sekarang ini, tanpa adanya pemasaran orang sulit mencapai tujuan konsumsi yang memuaskan. Betapapun baiknya produk yang dihasilkan, jika orang lain tidak mengetahuinya, maka produk tersebut sulit akan laku. 
Jelaskan selengkap mungkin apa, kesalahan yang kalian temukan pada artikel di atas!

Menurut saya kesalahan terdapat pada penempatan tanda koma (,) yang kurang tepat seperti dalam kalimat pertama setelah kata perekonomian, kalimat ketiga setelah kata kata lain, dan pada kalimat terakhir setelah kata dihasilkan seharusnya tidak menggunakan tanda koma(,). Salah penulisan juga terjadi pada kata bias dalam kalimat kedua yang seharusnya di tulis kata bisa.

Penggunaan kata yang kurang efisien, terdapat pada kalimat “Pemasaran adalah merupakan salah satu kegiatan…..”. Seperti yang kita ketahui, kata adalah dan merupakan digunakan untuk menjelaskan sesuatu namun penggunaan kedua kata tersebut secara bersamaan merupakan suatu kesalahan.

(2). Pemukiman kumuh sering diidentikkan dengan kemiskinan, bahkan hasil penelitian Ismail (1991:1) menunjukkan bahwa pertumbuhan pemukiman kumuh berhubungan positif dengan problema kemiskinan penduduk. Semakin banyak penduduk miskin di perkotaan, semakin meningkat jumlah pemukiman (kampong) kumuh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk pemukiman kumuh merupakan masyarakat miskin. Keterbatasan ekonomi dan keadaan social yang kurang mendukung mengakibatkan lapisan penduduk marjinal DKI Jakarta dengan terpaksa dan atau sengaja bermukim di pemukiman kumuh. Di antara mereka bahkan mendirikan bangunan liar pada lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai pemukiman atau pada lahan milik pihak lain. Timbul masalah kesehatan yang mendasar, seperti: masalah air minum, tinja, sampah, sanitasi makanan, serangga dan pencernaan yang disebabkan oleh timbulnya pemukiman kumuh. Permasalahan kesehatan tersebut yang telah menjadi problematika bagi masyarakat maupun aparat pemerintah. 
Berdasarkan artikel no 2 susun (1) Rumusan masalah, (2) Tujuan penelitian

Rumusan masalah :

1.      Apa penyebab pemukiman menjadi kumuh?

2.      Apa akibat dari adanya pemukiman yang kumuh?

3.      Bagaimana mekanisme terjadinya pemukiman kumuh?

Tujuan :

1.      Untuk mengetahui penyebab pemukiman kumuh

2.      Untuk mengetahui akibat dari pemukiman kumuh tersebut

3.      Untuk mengetahui bagaimana terjadinya pemukiman menjadi kumuh

Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Pengertian

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 bis KUH Pidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 382 bis KUH Pidana, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah atas tindakan ‘persaingan curang’ bila memenuhi beberapa kriteria sbb:

a.       Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang

b.      Perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan atau perusahaan

c.       Perusahaan, baik milik si pelaku maupun perusahaan lain, diuntungkan karena persaingan curang tersebut

d.      Perbuatan persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu

e.      Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut menimbulkan kerugian bagi konkruennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbautan si pelaku

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli, yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalahsetiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa jika kelompok usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dengan demikian praktik monopoli harus dibuktikan dahulu adanya unsur yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

Asas dan Tujuan

Dalam melakukan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan pelaku usaha. Sementara itu tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sbb:

·               Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

·               Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil

·               Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha

·               Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Kegiatan yang Dilarang

1.       Monopoli

Monopoli adalah pengadaan barang dagangan tertentu sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau kelompok sehingga harganya dapat dikendalikan.

2.       Monopsoni

Monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang dan dikuasai oleh seorang pembeli; oligopsoni yang terbatas pada seorang pembeli.

3.       Penguasaan pasar

Penguasaan pasar merupakan proses, cara, atau perbuatan menguasai pasar yang berupa:

·          Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan

·          Menghalangi konsumen untuk melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaing pada pasar bersangkutan

·          Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu

4.       Persengkongkolan

Persekongkolan berarti berkomplot atau bersepakat melakukan kecurangan. Ada beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang oleh UU Nomor 5 Th. 1999 dalam Pasal 22 sampai Pasal 24, yaitu sbb:

·          Dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

·          Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapat informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan rahasia perusahaan

·          Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengahambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaing dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan menjadi berkurang, baik jumlah, kualitas maupun kecepatan waktu yang disyaratkan.

Pasal 1 angka 4 UU No.5 Th.1999 menyebutkan bahwa posisi dominan merupakan keadaan pelaku usaha yang tidak adanya pesaing yang berarti di pasar ybs dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasaiatau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan , akses pada pasokan, penjualan, dan menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.

Persentase penguasaan pasar oleh pelaku usaha sehingga dapat dikatakan menggunakan posisi dominan sebagaimana ketentuan di atas adalah sbb:

·          Satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

·          Dua atau tiga pelaku usaha satau satu kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa

5.       Jabatan rangkap

Seseorang yang menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris perusahaan lain pada waktu yang bersamaan apabila:

·          Berada dalam pasar bersangkutan yang sama

·          Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha

·          Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

6.       Pemilikan saham

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama bila kepemilikan tersebut mengakibatkan persentase penguasaan pasar yang dapat dikatakan menggunakan posisi dominan (UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 27).

7.       Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Dalam menjalankan perusahaan, pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan mencari laba, secara tegas dilarang melakukan tindakan penggabungan , peleburan, dan pengambilalihan yang berakibat praktik monopoli dan persaingan tidak sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 28).

Hanya penggabungan yang bersifat vertikal yang dapat dilakukan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 14.

Perjanjian yang Dilarang

v  Oligopoli

Oligopoli merupakan keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang berjumlah sedikit sehingga dapat mempengaruhi pasar, maka:

·          Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha dengan secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa

·          Pelaku usaha patut diduga melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa bila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai >75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

v  Penetapan harga

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian sbb:

·          Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama

·          Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama

·          Perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga di bawah harga pasar

·          Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah dari harga yang telah dijanjikan

v  Pembagian wilayah

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.

v  Pemboikotan

Pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut berakibat:

·          merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain

·          membatasi pelaku usaha lain dalam menjaul atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

v  Kartel

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa.

v  Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap perusahaan atau peseroan anggotanya yang bertujuan mengontrol produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.

v  Oligopsoni

·          Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai pembelian atau penerimaan pasokan secara bersama-sama agar dapat mengendalikan harga barang atau jasa dalam pasar ybs

·          Pelaku usaha dapat diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai >75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

v  Integrasi vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

v  Perjanjian tertutup

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak dan atau tempat tertentu.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang membuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok, antara lain:

·          harus bersedia membeli barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok

·          tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

v  Perjanjian dengan pihak luar negeri

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Hal-Hal yang Dikecualikan dari Undang-Undang Anti Monopoli

Perjanjian yang dikecualikan

·          Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, termasuk lisensi, paten, merk dagang, hak cipta, desain produk industry, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang

·          Perjanjian yang berkaitan dengan waralaba

·          Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan

·          Perjanjian dalam rangka keagenan yang isisnya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah dijanjikan

·          Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas

·          Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah

Perbuatan yang dikecualikan

·          Perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam pelaku usaha

·          Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota

Perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan

·          Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

·          Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk ekspor dan tidak mengganggu kebutuhan atau pasokan dalam negeri

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU adalah sebuah lembaga yang mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Tugas dan wewenang KPPU antara lain:

a.       Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha

b.      Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha / tindakan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya

c.       Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi

d.      Memberikan saran dan pertimbangan kebijakan pemerintah terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

e.      Menerima laporan dari masyarakat/pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

f.        Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha/tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli / persaingan usaha tidak sehat

g.       Melakukan penyelidikan/ pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli/ persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan masyarakat atau pelaku atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya

h.      Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang

i.         Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi

j.        Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Sanksi

1.       Sanksi administrasi

Sanksi ini dapat berupa penetapan pembatasan perjanjian, pemberhentian integrasi vertikal, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan badan usaha, penetapan pembayaran ganti rugi, penetapan denda serendah-rendahnya satu milyar rupiah atau setinggi-tingginya 25 milyar rupiah.

2.       Sanksi pidana pokok dan tambahan

Sanksi ini dimungkinkan bila pelaku usaha melanggar integrasi vertikal, perjanjian dengan pihak luar negeri, melakukan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, posisi dominan, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dikenakan denda minimal 25 milyar rupiah dan setinggi-tingginya seratus milyar rupiah, sedangkan untuk pelanggaran mengenai penetapan harga, perjanjian tertutup, penguasaan pasar dan persekongkolan, jabatan rangkap dikenakan denda minimal lima milyar rupiah dan maksimal 25 milyar rupiah.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berat dikenakan pidana tambahan sesuai dengan Pasal 10 KUH Pidana berupa:

·         Pencabutan izin usaha

·         Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris minimal dua tahun dan maksimal lima tahun

·         Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

http://odebhora.wordpress.com/2011/05/17/anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat/